PIRT yakni singkatan dari Produk Industri Rumah Tangga. PIRT merupakan izin produksi pangan yang dihasilkan skala industri rumah tangga yang di tetapkan oleh BPOM Badan pengawasan Obat dan Makanan. Bagi anda para pelaku UMKM, khususnya produk pangan olahan, ada baiknya memperhatikan perizinan dari Dinas Kesehatan semacam ini. Popjasa akan memberikan sebuah  ulasan. Makanan merupakan salah satu kebutuhan primer manusia, oleh sebab itu produk makanan adalah salah hal yang  perlu dipantau secara komprehensif oleh pemerintah. Apalagi dalam industri rumahan yang notabene segala hal yang menyangkut fasilitas produksinya cukup sulit dipantau. Nomor izin ini diberikan kepada pelaku usaha dan bisnis UKM maupun UMKM olahan pangan Industri Rumah Tangga dari BPOM. Peranan dan tujuan dari PIRT yakni sebagai jaminan bagi para konsumennya mengenai produk yang ditawarkan oleh si pelaku industri. Para pengusaha UKM maupun UMKM akan melewati pelatihan atau penyuluhan terlebih dahulu dari Dinas Kesehatan setempat. Olahan makanan dan minuman yang tidak termasuk kategori Produksi Industri Rumah Tangga daya tahan di atas 7 hari dan untuk makanan dan minuman yang memiliki daya tahan dibawah 7 hari akan masuk layanan dianggap sehat. Olahan makanan yang tidak termasuk dalam kategori PIRT yaitu sebegai berikut minuman berakohol. AMDK Air Minum Dalam Kemasan. Susu dan hasil olahannya. Makanan bayi. Makanan kaleng. Makanan/ minuman yang wajib memenuhi persyartan SNI. Manakan/ minuman yang memenuhi persyaratn BPOM. Daging dan jenis ikan serta hasil olahannya memerlukan penyimpanan beku Makanan yakni salah satu kebutuhan manusia, oleh karena itu makan yakni salah satu yang perlu dipantau secara komperanshif oleh pemerintah apalagi dalam industri rumahan yang notabene segala kaitannya menyangkut fasilitas cukup tidak mudah dipantau. Nomor izin diberikan kepada pelaku usaha serta pelaku dan bisnis UMKN dan PIRT dari BPOM. Setiap produk pangan dari UKM memang sudah seharusnya mendapat sertifikat PIRT dari dinas kesehatan. Ada banyak manfaat dan keunggulan yang didapat jika produk pangan memiliki izin PIRT. Maka dari itu, sudah saatnya para pelaku UKM sadar terhadap pentingnya mendaftarkan produk pangan untuk mendapatkan izin PIRT agar produk makanan maupun minuman industri rumah tangga dapat bersaing dengan produk pabrikan. Persaingan produk makanan dan minuman kini sudah semakin ketat dengan bermunculannya berbagai jenis produk pangan modern yang sudah memiliki kelengkapan hasil uji laboratorium untuk keamanannya. Jika dibiarkan secara terus- menerus, maka produk- produk pangan UKM akan tergeser posisinya sehingga akan menyebabkan kerugian untuk pengusaha industri rumahan. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk meyakinkan konsumen terhadap produk pangan yang diproduksi UKM adalah dengan mendaftarkannya ke perizinan PIRT untuk mendapatkan sertifikat layak konsumsi. Meski diolah dalam skala kecil, produk pangan UKM yang mengantongi izin PIRT sudah terjamin keamanannya karena sudah melalui beberapa tahap uji dan seleksi. Proses ini dilakukan secara ketat oleh dinas terkait sehingga produk yang lolos benar- benar layak konsumsi. Saat ini, para konsumen sudah cerdas dan selektif dalam pemilik produk. Mereka telah mampu membedakan mana produk yang aman dan yang tidak degan melihat informasi kemasan. Ketika tercantum izin PIRT pada kemasan produk pangan yang sudah beredar dipasaran, para konsumen akan lebih percaya. Mereka tidak akan ragu lagi untuk membeli produk tersebut kemudian mengkonsumsinya. Kami merupakan AMANAH JASA yakni Biro Jasa Pengurusan Perizinan Badan Usaha dan Legalitas yang sudah menangani 1000 klien. Hubungi

Adabeberapa jenis makanan atau minuman yang tidak perlu menggunakan Izin PIRT. Nah dibawah ini adalah beberapa daftar makanan dan minuman yang harus menggunakan Izin PIRT. Hasil olahan daging kering. Hasil olahan ikan kering. Olahan unggas kering. Olahan Sayur. Hasil olahan kelapa. Tepung dan hasil olahannya. Minyak dan lemak.

Kami PUTRA JASA, menawarkan bantuan dalam pendirian dan pengurusan perijinan badan usaha anda lokasi di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Kota Malang, Kabupaten Malang, Madiun dan seluruh Jawa Timur. Selain dalam bentuk paket pendirian badan usaha, kami juga melayani akta pendiriannya saja, pengurusan NPWP, SK PKP, SIUP dan TDP baru, perubahan / perpanjangan SIUP dan TDP, Ijin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja ijin outsourcing, dll. Khusus Akta pendiriannya saja kami jg melayani kota2 lain seluruh Indonesia. Untuk Paket Pendirian PT, meliputi 1. Pesan nama 2. Pengurusan Akta Notaris 3. SK Kementrian Hk & HAM 4. Pengurusan NPWP Perusahaan 5. Pengurusan SIUP 6. Pengurusan TDP 7. Pengurusan PKP 8. Pengumuman PT di BNRI dan TBNRI Syarat pendirian PT 1. Foto copy KTP para pendiri, minimal 2 orang 2. Foto copy KK penanggung jawab / Direktur 3. Foto copy NPWP pribadi Direktur 4. Pas photo penanggung jawab ukuran 3X4 = 3 lbr berwarna 5. Surat Keterangan dari Kelurahan mengenai alamat PT diurus setelah akta jadi 6. Stempel perusahaan Biaya Rp disesuaikan dengan Modal Dasar PT Untuk pendirian PT akta Notaris dan SK pengesahan Kementrian Hk dan HAM saja, Biaya Rp Untuk Paket Pendirian CV/FIRMA, meliputi 1. Pengurusan Akta Notaris 2. Pengesahan Pengadilan Negeri 3. Pengurusan NPWP Perusahaan 4. Pengurusan SIUP 5. Pengurusan TDP Syarat pendirian CV/FIRMA 1. Foto copy KTP para pendiri, minimal 2 orang 2. Foto copy KK penanggung jawab / Direktur 3. NPWP pribadi Direktur 4. Pas photo penanggung jawab ukuran 3X4 = 3 lbr berwarna 5. surat keterangan alamat/domisili CV/Firma dari Kelurahan diurus setelah akta pendirian jadi 6. Stempel perusahaan Biaya Surabaya / Sidoarjo Rp Kabupaten Malang Rp Untuk Paket Pendirian YAYASAN, meliputi 1. Pengurusan Akta Notaris 2. Pengurusan NPWP Yayasan 3. SK Pengesahan Badan HukumYayasan dari Kementrian Hk dan HAM 4. BNRI Note Pengesahan Badan Hukum Yayasan sekarang harus melalui Kementrian Hk dan HAM. Pengesahan Yayasan melalui Pengadilan Negeri sudah tidak berlaku lagi. Syarat pendirian YAYASAN 1. Pendiri minimal 1 orang 2. Foto copy KTP dan KK Pembina, Pengurus Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Pengawas 3. NPWP pribadi Ketua Yayasan 4. surat keterangan alamat/domisili Yayasan dari Kelurahan diurus setelah akta pendirian jadi 5. Stempel Yayasan Biaya Rp Untuk Paket Pendirian Usaha Dagang UD Paket Usaha Perorangan / Usaha Dagang UD tanpa akta Notaris, meliputi 1. Pengurusan NPWP Pribadi 2. Pengurusan SIUP 3. Pengurusan TDP Biaya Kota Surabaya Rp Sidoarjo Rp Kabupaten Malang Rp Paket Usaha Perorangan / Usaha Dagang UD dengan akta Notaris sebagai legalitas perusahaan, meliputi 1. Pengurusan Akta Notaris 2. Pengurusan NPWP Pribadi 3. Pengurusan SIUP 4. Pengurusan TDP Biaya Kota Surabaya / Sidoarjo Rp Untuk info mengenai biaya di kota lain, ijin-ijin, prosedur, dll, hubungi PUTRAJASA Phone 081234560426 / 085646666648 BBM 276AE4D6 E-mail / YM Kantor I. Jl. Sarono Jiwo III/3 Prapen belakang SMU16, Surabaya. 031-71765432 II. Jl. Raya Tulaan 88 Kepanjen, Malang. 0341-8445191 III. Jl. Janursari III/5 Manisrejo, Madiun nb free konsultasi Notaris Untuk Paket Pendirian YAYASAN, meliputi 1. Pengurusan Akta Notaris 2. Pengurusan NPWP Yayasan 3. SK Pengesahan Badan HukumYayasan dari Kementrian Hk dan HAM 4. BNRI Syarat pendirian YAYASAN 1. Pendiri minimal 1 orang 2. Foto copy KTP dan KK Pembina, Pengurus Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Pengawas 3. NPWP pribadi Ketua Yayasan 4. surat keterangan alamat/domisili Yayasan dari Kelurahan diurus setelah akta pendirian jadi 5. Stempel Yayasan Biaya Rp

biaya mengurus ijin pirt surabaya